KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS PROGRAM/LINTAS SEKTOR SERTA KICK OF INTEGRASI LAYANAN PRIMER

Jumat, 17 Mei 2024, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kab. Buleleng dan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup menghadiri Pertemuan Koordinasi dan Advokasi Lintas Program/Lintas Sektor serta Pelaksanaan Kick Off Integrasi Layanan Primer (ILP) di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi, advokasi dan komitmen lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer serta meningkatkan kerjasama serta berbagi peran dan tanggungjawab lintas sektor terkait (Stakeholder). 

Acara dihadiri dan dibuka oleh Penjabat Bupati Buleleng, Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A, dihadiri oleh Dinas Kesehatan Prov. Bali, OPD Terkait, Puskesmas, Camat, Perbekel, Kader kesehatan dan Tim Penggerak PKK Kab. Buleleng.

Arahan Penjabat Bupati Buleleng terkait kegiatan ILP menyatakan bahwa integrasi merupakan wujud nyata pola kerja kolaboratif lintas sektor. Pendidikan dan kesehatan wajib dilakukan oleh semua tingkatan pemerintahan sebagai program wajib. Oleh karena itu, pentingnya kesehatan dan pendidikan dalam merumuskan kebijakan anggaran sesuai target yang jelas sesuai tugas dan fungsinya. Dengan  ILP diharapkan indeks kesehatan masyarakat meningkat, jumlah masyarakat yang sehat semakin banyak sehingga birokrasi berdampak bisa diwujudkan dengan kinerja yang jelas. 

Pelaporan pelaksanaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Buleleng dr. Sucipto menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Pelayanan Kesehatan, integrasi layanan kesehatan primer perlu diterapkan dalam pelayanan secara terpadu. Selain itu, dengan adanya surat penyampaian target puskesmas menerapkan Integritas Layanan Primer (ILP) tahun 2024 dari Kementerian RI Nomor YP.01.04/BVI/603/2024, diharapkan 40% puskesmas di Buleleng sudah menerapkan Integrasi Layanan kesehatan Primer.

Kunjungan ke Puskesmas Buleleng III sebagai Puskesmas Percontohan ILP, dan Kunjungan ke Pustu dan Posyandu terpilih (Desa Jinangdalem), Desa Jinengdalem ditunjuk untuk membentuk kader-kader yang akan terlibat dalam kegiatan ILP 

Dilanjutkan dengan Pemaparan dan Penyampaian 3 materi ILP, oleh Dinas Kesehatan Prov. Bali  yaitu :

a. Kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan primer (ILP)

b. Teknis Pelayanan ILP dan Juknis ILP

c. Manajemen alur pelayanan bagi dokter dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP)

Pengisian tabel rencana tindak lanjut koordinasi dan advokasi ILP masing-masing stakeholder terkait.