RAPAT TELECONFERENCE FORUM OPD DKLH PROV BALI

Giat DLH

Senin, 22 Februari 2021 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng (Ariston A.Pamungkas) mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berkesempatan menghadiri Forum OPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang dilaksanakan dengan daring dan luring. Ada beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah :

1. Sekdis LH menghadiri undangan secara daring melalui platform zoom meeting. Forum di pimpin langsung oleh Kadis KLH Provinsi Bali, Bappeda, perwakilan Kelompok Ahli Pembangunan, Dinas terkait Prov. Bali, Dinas LH/LHK se-Bali, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan lingkungan lainnya, dengan jumlah peserta +/- 80 orang.
   
   
2. Forum OPD dilaksanakan oleh Dinas KLH Provinsi Bali sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Pemprov Bali dan juga dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.
   
   
3. Dalam paparannya, Kadis KLH menyampaikan beberapa pencapaian pengelolaan lingkungan dan hal-hal yang belum dapat dicapai secara optimal, lalu upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, begitu pula dengan tantangan dan permasalahan yang terjadi. Khususnya juga terkait dengan pengelolaan lingkungan pada masa Pandemi Covid-19.
   
   
4. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Bali menyampaikan apa yang menjadi tema RKPD dan juga kebijakan Pemerintah Provinsi Bali di Tahun 2022. Permasalahan pembangunan di Bali secara umum terbagi 3, yaitu : alam, manusia, dan budaya. Begitu pula halnya dengan 6 isu strategis pada RPJMD Prov. Bali.
   
   
5. Pada kesempatan berikutnya, diskusi forum menyampaikan beberapa isu penting yang diharapkan masuk ke dalam Renja OPD DKLH Provinsi Bali. Isu penting dimaksud diantaranya adalah :
   
   
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sehubungan dengan pencapaian, strategi, dan perhitungannya.
   
   
7. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya juga dalam pengelolaan sampah.
8. Adanya indikator pencemaran yang ditampilkan dalam persentase namun pencapaiannya masih 0, sehingga perlu adanya penyempurnaan formulasi.
   
   
9. Kinerja pengelolaan sampah non organik perlu di apresiasi dengan adanya pembatasan timbulan sampah plastik. Namun kinerja TPA perlu adanya peningkatan dan perubahan strategi, khususnya dalam pemilihan alat pemusnah sampah (incinerator) agar sangat berhati-hati, serta mengubah strategi agar tidak terjadi penumpukan sampah organik di TPA.
   
   
10. DLH Kabupaten Buleleng sendiri, secara tertulis menyampaikan beberapa saran : pencapaian IKLH terkait dengan kelas air, kinerja TPA yang perlu optimalisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah