Rapat ini turut dihadiri oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Pemerintah Desa Pemuteran, Satuan Tugas Lingkungan Desa Pejarakan serta Kelompok Kerja (Pokja) KLHS Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan untuk KLHS RDTR Kawasan Terpadu Batuampar, sebagai dasar untuk menelaah keterkaitan antar isu dan merumuskan isu berkelanjutan yang paling strategis.

Kick Off Meeting dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Wayan Damar Windu Kurniawan, S.Si., M.Si. Dalam paparannya disampaikan bahwa penyusunan KLHS RDTR Kawasan Terpadu Batuampar dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi tata ruang, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2024, sehingga diperlukan peninjauan kembali (review) terhadap RDTR Kawasan Terpadu Batuampar.

Berdasarkan pengkajian awal, teridentifikasi 7 (tujuh) isu awal lingkungan hidup, yaitu:

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas daya dukung air tanah.

2. Potensi pencemaran akibat peningkatan timbulan sampah dan air limbah.

3. Alih fungsi lahan produktif dan kawasan alami penyangga.

4. Tekanan kawasan perbatasan terhadap Taman Nasional Bali Barat dan ekosistem pesisir.

5. Peningkatan emisi gas rumah kaca dan pencemar udara.

6. Kerentanan kawasan pesisir terhadap dampak perubahan iklim (rob dan abrasi laut).

7. Risiko ketimpangan ekonomi dan alih mata pencaharian masyarakat lokal.

Rapat ini juga menjaring masukan isu pembangunan berkelanjutan yang dapat disampaikan melalui tautan: https://bit.ly/Isu_KLHSRTR_Batuampar.

Sebagai tindak lanjut, seluruh data, saran, dan masukan yang terkumpul dari _Kick Off Meeting_ akan dikonsolidasikan dan diolah untuk merumuskan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Konsultasi Publik I