SOSIALISASI INDEKS RESPON KINERJA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jumat, 9 Desember 2022, Kabid PPKLH, Kepala UPTD Lab LH, Fungsional Pedal Substansi Pencemaran Lingkungan, Fungsional Pedal Pemantauan Lingkungan, Fungsional Pedal IKLH RPPLH dan KLHS dan staf mengikuti kegiatan Sosialisasi Indeks Respon Kinerja Lingkungan Hidup Daerah melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK.
Acara dibuka oleh Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Luckmi Purwandari dan dihadiri oleh DLH Provinsi,Kab/Kota seluruh Indonesia. Materi yang disampaikan yaitu terkait Program Program Langit Biru, yang secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Tujuan Indeks Respon Kinerja Daerah yaitu:
- untuk meningkatkan upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- meningkatkan IKLH
- sinergi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat
- membangun sistem pemantauan kualitas lingkungan untuk pengambilan keputusan dan edukasi masyarakat
2. Adapun Struktur Kriteria Indeks Respon termasuk Program Langit Biru yaitu:
-Kebijakan dan Peraturan
-Struktur dan Pengembangan Kompetensi (Struktur Organisasi dan SDM)
- Perencanaan Kegiatan
(Ketersediaan Anggaran)
- Implementasi Kegiatan (Pencapaian Target, Implementasi Kegiatan, Pelibatan Pemangku Kepentingan
- Publikasi
- Inovasi
Kriteria ini diharapkan dapat meningkatkan respon terhadap IKLH serta menjadi stimulus dalam melakukan rencana aksi sebagai respon konkrit terhadap status lingkungan masing-masing daerah.
3. Khusus untuk Program langit biru pencapaian target diisi oleh Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Daerah.
4. Bimtek hari ini mengususkan juga tentang Tata cara Pengisian Program Langit Biru.
Progres pengisian untuk indeks respon yg telah diisi oleh Kabupaten/Kota adalah
1)0-50 persen 116 Kabupaten
2) 51-75 persen 2 Kabupaten
3) 76-100 persen 396 kabupaten
Dan untuk Kabupaten Buleleng sudah 100 persen dalam pengisian indeks respon.
Kegiatan selanjutnya diisi dengan tanya jawab untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yg mengalami kesulitan dalam pengisian indeks respon tersebut.
