RAPAT PEMBAHASAN PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PENCAIRAN DANA BKK PROVINSI BALI TAHUN 2025

Selasa, 4 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Sad Kerti DKLH Provinsi Bali, Kepala Bidang Tata Lingkungan bersama staf menghadiri rapat terkait pelaksanaan dan administrasi pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan dihadiri oleh perwakilan BPKAD Provinsi Bali, Inspektorat Provinsi Bali, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota se-Bali. Tujuan rapat adalah untuk mengetahui progres pelaksanaan, kendala, dan permasalahan yang muncul dalam realisasi pekerjaan yang bersumber dari dana BKK. Pemerintah Provinsi Bali menyalurkan dana BKK sebesar 40 miliar rupiah untuk 8 kabupaten/kota di Bali (kecuali Kabupaten Badung). Kabupaten Buleleng menerima alokasi dana sebesar 4 miliar rupiah yang telah direalisasikan untuk pengadaan buldozer, truk armroll, dan kontainer dengan realisasi fisik 100% serta menyisakan SILPA sebesar Rp 367.699.999,20. Dalam rapat juga disampaikan bahwa terdapat empat kabupaten/kota yang mengalami perubahan jenis pekerjaan dari proposal awal sehingga diminta melakukan percepatan realisasi dalam sisa waktu dua bulan. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan penyampaian kendala oleh masing-masing daerah untuk dicarikan solusi, dengan penekanan agar pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada juknis serta keselarasan dokumen perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan.