FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024
Selasa, 7 Februari 2023, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng (Gede Melandrat, SP) menghadiri undangan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Pembukaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023 bertempat di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja (Eks. Pelabuhan Buleleng).
Forum konsultasi publik dihadiri Rektor Perguruan Tinggi Singaraja, DPRD Kabupaten Buleleng, Direktur BUMN/BUMD, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Organisasi Kemasyarakatan.
Konsultasi publik ini untuk penyampaian program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2024. Tujuan konsultasi publik ini penyepakatan program/kegiatan prioritas hasil analisa permasalahan dan isu strategis yang kemudian akan dituangkan ke dalam penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
PJ Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, menyampaikan arahan dan berharap forum ini menghasilkan sebuah rumusan sebuah inventarisasi persoalan di Kabupaten Buleleng dan dapat menutup persoalan itu di tahun mendatang. Jika dilihat dari potensi yang dimiliki Kabupaten Buleleng memiliki ekonomi yang sangat berlimpah. Sesuai dengan tema yang disepakati "Peningkatan Produktifitas Untuk Penguatan Daya Saing Daerah”, maka perlu digarap sumber daya manusia yang berkualitas dan setelah SDM disiapkan tidak terlepas dari digitalisasi yang membutuhkan sarana prasarana perangkat keras atau lunak. Beliau juga menyampaikan rencana pembangun taman pendidikan digital, namun perlu menyiapkan SDM dengan pola sistem kerjanya untuk menggerakkan pembangunan di ekonomi digital ini. Dengan adanya digitalisasi dapat menyajikan pelayanan yang cepat, akuntabel, dan transparansi. Arahan kepada SKPD setiap program yang menggunakan anggaran, diwajibkan melaporkan hasil yang terukur.
