DLH BULELENG GELAR FGD PENYEMPURNAAN KRP DAN REKOMENDASI KLHS RDTR KAWASAN TERPADU BATUAMPAR
SINGARAJA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang Berdampak dan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Terpadu Batuampar pada Selasa, 3 November 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat DLH Kabupaten Buleleng dan dibuka langsung oleh Kepala DLH Kabupaten Buleleng.
FGD dihadiri oleh anggota Kelompok Kerja (Pokja) KLHS Kabupaten Buleleng, Tim Ahli KLHS Universitas Pendidikan Ganesha, serta Tim Ahli RDTR Kawasan Terpadu Batuampar. Kegiatan ini bertujuan membahas alternatif penyempurnaan KRP serta merumuskan rekomendasi perbaikan KLHS yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam revisi RDTR Kawasan Terpadu Batuampar.
Pembahasan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi dengan menggunakan pendekatan DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact, and Response). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor pendorong pembangunan, tekanan yang ditimbulkan, kondisi lingkungan hidup, dampak yang terjadi, serta respons atau langkah penanganan yang diperlukan.
Dari hasil pembahasan, diperoleh sebanyak 85 alternatif penyempurnaan KRP, dengan 74 alternatif ditetapkan sebagai alternatif terbaik. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada enam KRP utama, yaitu rencana pembangunan bandar udara, Jalan Tol Gilimanuk–Sumberklampok, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sumber Klampok, jalur kereta api antarkota, jalan lokal primer, serta perwujudan zona pariwisata.
Sejumlah aspek lingkungan hidup menjadi perhatian dalam penyusunan rekomendasi tersebut, meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketersediaan sumber daya air, pengelolaan sampah dan limbah, serta mitigasi bencana. Aspek-aspek ini menjadi pertimbangan penting agar rencana pembangunan dapat diarahkan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Seluruh hasil diskusi dan masukan dari perangkat daerah serta anggota Pokja KLHS akan diakomodasi dalam Berita Acara Nomor 600.4.3.2/2099/Bid.TL-DLH/XI/2026. Hasil FGD ini diharapkan menjadi bahan penyempurnaan rekomendasi KLHS sekaligus memperkuat integrasi pertimbangan lingkungan hidup dalam revisi RDTR Kawasan Terpadu Batuampar, sehingga arah pembangunan kawasan dapat terlaksana secara terencana dan berkelanjutan.
